NEGARA DAN WARGA NEGARA DALAM SISTEM KENEGARAAN DI INDONESIA

Published Maret 12, 2012 by A M A L I A

NAMA :  RIZKI AMALIA FEBRIANI

NPM     : 16210120

KELAS : 2EA01

UNIVERSITAS GUNADARMA

http://www.gunadarma.ac.id

 

  • PROSES BANGSA YANG MENEGARA

 Proses bangsa yang menegara dimulai dari perjuangan rakyat indonesia selama ratusan tahun untuk mendapatkan kemerdekaan, dan akhirnya dapat memproklamasikan kemerdekaan itu pada tanggal 17 Agustus 1945. Bangsa indonesia bersatu untuk melawan penjajah,  setelah memproklamasikan kemerdekaan bangsa indonesia mulai membuat pemerintahan dengan batas wilayah yang disepakati oleh hukum, setelah itu dilakukanlah pembangunan negara yang berdasarkan pancasila

 

  • PEMAHAMAN HAK dan KEWAJIBAN WARGA NEGARA

 Hak merupakan segala sesuatu yang patut atau layak diterima yang diberikan dan dilindungi oleh hukum

Berikut adalah hak-hak warga negara:

1.    Hak untuk menjadi warga negara (pasal 26)

2.    Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum;

3.    Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak (pasal 27 ayat 2)

4.    Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan (pasal 27ayat 1)

5.    Hak bela negara (pasal 27 ayat 3)

6.    Setiap warga negara memiliki hak sama dalam kemerdekaan berserikat, berkumpul mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan sesuai undang-undang yang berlaku.(pasal 28)

7.    Hak bebas dari perlakuan diskriminatif (pasal 28 I ayat 2)

8.    Setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipercayai (pasal 29)

9.    Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran (pasal 31)

10.                      Hak pertahanan dan keamanan negara (pasal 30 ayat 1)

Dan masih banyak lagi

 

Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita kerjakan dengan rasa tanggung jawab

Berikut adalah kewajiban warga negara :

1.    Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara indonesia dari serangan musuh;

2.    Setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda);

3.    Setiap warga negara wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali, serta dijalankan dengan sebaik-baiknya;

4.    Setiap warga negara berkewajiban taat, tunduk dan patuh terhadap segala hukum yang berlaku di wilayah negara Indonesia;dan

5.    Setiap warga negara wajib turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa agar bangsa kita bisa berkembang dan maju ke arah yang lebih baik.

Dan masih banyank lagi

 

  •  PEMAHAMAN TENTANG DEMOKRASI

 “Demokrasi” berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat, dan kratos/cratein yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan politik negara yaitu eksekutif, yudikatif dan legislatif

Eksekutif : Badan untuk mejalankan undang-undang, yaitu presiden dan menterinya

Yudikatif  : Badan untuk mengawasi jalannya pelaksanaan undang-undang, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah konstitusi

Legislatif  : Badan untuk membuat undang-undang , yaitu DPR, MPR

 

  •  KLASIFIKASI SISTEM PEMERINTAHAN
  1. Sistem pemerintahan presidensil  / kongresional :  sistem pemerintahan negara republik dimana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif. Contoh nengara : AS, filiphina, indonesia, sebagian besar negara” amerika latin dan tengah
  2. Sistem pemerintahan parlemen : sebuah sestem pemerintahan dimana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan, parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, presiden hanya sebagai simbol kepala negara saja. Di perancis, inggris, kanada, australia
  3. Sistem pemerintahan diktator : sistem pemerintahan dimana kekuasaan politik yang tidak terbatas atau nyaris tidak terbatas yang dimiliki oleh pemimpin atau partai yang berkuasa. Contoh : Jerman pada masa adolf hitler.
  4. Sistem pemerintahan campuran : sistem pemerintahan yang dicampur dari sistem pemerintahan presidensil dan parlemen, maksudnya adalah presiden mengangkat para menteri seperti pada sistem pemerintahan presidensil, tetapi presiden juga turut melaksanakan pengurusan pemerintahan dan bukan hanya simbolik saja.

SUMBER:

http://www.anneahira.com/sistem-politik-otoriter.htm

http://ilhamendra.wordpress.com/2009/03/12/sistem-pemerintahan/

http://zuhdiachmad.blogspot.com/2010/05/negara-dan-bangsa-yang-menegara.html

http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/2077878-pengertian-hak-dan-kewajiban/#ixzz1oreJH2NH

http://madundun.wordpress.com/2010/02/21/pengertian-hak-dan-kewajiban/

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: